Persyaratan Mutasi

1.    Persyaratan Mutasi Antar SKPD

a.      Surat Permohonan Tujuan Bupati Cq. Kepala BKD Kab. Mnsel

b.      Rekomendasi Atasan (ES. II)

c.       Rekomendasi Atasan Unit Kerja Asal

d.      Rekomendasi Atasan Unit Kerja Tujuan

2.    Persyaratan Mutasi Masuk

a.        Surat Permohonan Tujuan Bupati Cq. Kepala BKD Kab. Mnsel;

b.        SK CPNS dan SK PNS (legalisir);

c.         SK Pangkat Akhir (legalisir);

d.        Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (BKD Minsel) (asli);

e.        Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Proses atau Menjalani Hukuman Disiplin dan/atau Proses Peradilan (BKD Asal) (asli);

f.          Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Tugas/Ijin Belajar atau Ikatan Dinas (BKD Asal) (asli);

g.        Rekomendasi Atasan (ES. II) (Unit Kerja Asal) (asli);

h.        Surat Keterangan Bebas Temuan (Inspektorat Asal) (asli)

i.          SKP 2 Tahun Terakhir (asli/legalisir).

3.    Persyaratan Mutasi Keluar

a.      Surat Permohonan Tujuan Bupati Cq. Kepala BKD Kab. Mnsel;

b.      SK CPNS dan SK PNS (legalisir);

c.       SK Pangkat Akhir (legalisir);

d.      Usul mutasi / persetujuan lolos butuh dari instansi tujuan (asli);

e.      Analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi tujuan (asli);

f.        Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan / atau proses pradilan (BKD Minsel);

g.      Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas / ijin belajar atau ikatan dinas (BKD Minsel);

h.      Surat pernyataan gaji & tunjangan lainnya segera dibayarkan pada unit kerja baru setelah ada SK Penempatan (asli);

i.        Rekomendasi atasan (Es. II) Unit Kerja asal (asli);

j.        Surat keterangan bebas temuan (Inpektorat Minsel) (asli);

k.       SKP 2 Tahun terakhir (legalisir).